TEMPO.COBahasa Indonesia: Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjalankan pemerintahan ala Orde Baru. Prabowo disebut-sebut akan menjalankan manajemen birokrasi yang lebih fungsional seperti era kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Menurut saya, Pak Prabowo mungkin akan mirip dengan manajemen birokrasi Orde Baru, jadi fungsional. Kalau fungsional, betul-betul bisa tertib,” kata Mendag saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.
Era Orde Baru adalah periode pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Era ini dikenal sebagai rezim militeristik. Stabilitas politik dan keamanan menjadi ciri khasnya. Di sisi lain, Soeharto dianggap terlalu otoriter dalam menjalankan kekuasaannya karena kepemimpinannya terpusat pada kepala negara.
Lalu seperti apa manajemen birokrasi era Orde Baru sebagaimana yang disebut Zulhas?
Sebagaimana dilaporkan dalam jurnal Dimensi dalam terbitan berjudul Kepemimpinan dan Masa Depan Reformasi Birokrasi di Indonesia karya Novy Setia Yunas, ciri utama birokrasi era Orde Baru adalah kuatnya penetrasi birokrasi pemerintahan sebagai representasi kehadiran negara dalam kehidupan rakyat.
Dalam melaksanakan tugasnya, birokrasi sipil mendapat dukungan penuh dari jajaran birokrasi militer, baik di tingkat pusat melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Keterlibatan atau Kopkamtib sampai di tingkat desa melalui Komando Rayon Militer atau Koramil dan Perwira Pembina Desa atau Babinsa.
Menurut Novy, birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat, sekaligus untuk menguasai publik secara penuh. Korporatisme negara merupakan sistem representasi kepentingan yang biasanya banyak diterapkan oleh rezim pemerintahan otoriter.
Dalam sistem ini, unit-unit penyusunnya terbatas jumlahnya, tunggal, anggotanya tidak saling bersaing, tersusun secara hierarkis, anggotanya direkrut berdasarkan fungsi atau profesi, mempunyai monopoli dalam mewakili kepentingan di bidang tertentu, mendapat pengakuan, izin dari pemerintah, pemilihan pemimpinnya serta artikulasi kepentingannya dikendalikan oleh pemerintah.
Strategi politik birokrasi ini berimplikasi pada hilangnya keberagaman atau pluralitas sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Kehidupan sosial politik ditata dalam satu wadah kepentingan untuk memudahkan mobilisasi oleh birokrasi pemerintah, seperti pembentukan Korpri, HKTI, PKK, Karang Taruna, KNPI, KUD, dan Kadin.
Pemerintah Orde Baru juga menggunakan birokrasi sebagai alat utama penggerak program pembangunan nasional. Reformasi birokrasi yang dilakukan saat itu diarahkan untuk mengalihkan kewenangan administratif kepada jajaran birokrasi yang lebih tinggi, agar birokrasi lebih tanggap terhadap keinginan pimpinan di pusat, dan memperluas kewenangan pemerintahan baru dalam rangka memantapkan kendali di daerah.
DANIEL A. FAJAR
Pilihan Editor: Chatib Basri Sebut Faisal Basri Tak Cuma Berani Mengkritik: Pemikirannya Brilian, Pandangannya Segar