Jakarta (primedailydigest.com) – Pemerintah sedang meninjau skema tarif ekspor kelapa sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung program peremajaan pohon kelapa yang dimiliki oleh petani di berbagai daerah.
Menurut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, kebijakan tersebut meniru skema retribusi minyak kelapa sawit sehingga beberapa pendapatan dari ekspor dapat dialokasikan untuk membantu petani menggantikan tanaman kelapa lama dan tidak produktif.
“Sekarang kami meninjaunya sehingga ada semacam tingkat ekspor seperti kelapa sawit sehingga itulah yang dapat kami gunakan untuk membantu orang -orang, untuk peremajaan kelapa kami,” kata Wamentan bertemu selama kunjungan kerja di perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegaran, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (9/5).
Menurutnya, penerapan tarif ekspor adalah bentuk keberpihakan pemerintah bagi petani kelapa yang telah dibebani dengan biaya tinggi dalam proses peremajaan dan akses terbatas ke pembiayaan murah.
“Sekarang kelapa itu diminati, kelapa kita bahkan untuk kebutuhan domestik kita juga,” katanya.
Baca Juga: Tanda Indonesia Meneriakkan Kontrak Ekspor Kelapa ke Mesir
Foto Archives – Pedagang menyiapkan santan di kios mereka di Pasar Raya Padang, Sumatra Barat, Selasa (6/5/2025). primedailydigest.com Foto/Iggoy El Fitra/BarWakil Menteri mengatakan bahwa kelapa memiliki nilai strategis karena memasok kebutuhan domestik dan ekspor sehingga negara perlu menjamin keberlanjutan produksi melalui peraturan yang mendukung petani komoditas.
Dengan tingkat ekspor ini, ia berharap akan ada keberlanjutan untuk membiayai peremajaan pohon kelapa rakyat.
Dia menambahkan, pemerintah mendorong peremajaan perkebunan kelapa rakyat dengan dukungan pendanaan dari Badan Manajemen Dana Perkebunan (BPDP) yang sekarang tidak hanya berfokus pada minyak kelapa sawit.