Jakarta (primedailydigest.com) – Ketua Dewan Audit Otoritas Layanan Keuangan (OJK) Sophia Wattimena menyatakan bahwa jasa keuangan dapat memanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pancek) Panduan Pencegahan (KPK) untuk memenuhi ketentuan strategi anti -kencang, selain itu menggunakan sertifikasi internasional.
Dia mengatakan bahwa untuk melindungi kepentingan pelanggan, OJK menerbitkan Republik Republik Republik Otoritas Layanan Keuangan Indonesia (POJK) nomor 12 tahun 2024 mengenai penerapan strategi anti-penipuan (SAF) untuk lembaga jasa keuangan (LJK).
“Untuk penerapan POJK yang terkait dengan SAF, layanan keuangan tidak harus melakukannya dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 (2016 (anti -re -wreeding manajemen), tetapi juga dapat melakukannya dengan KPK Pancek Framework, Panduan Pencegahan Korupsi KPK KPK , “Kata Sophia Wattimena di Jakarta pada hari Selasa.
Dia mengatakan bahwa saat ini hanya ada 73 lembaga layanan keuangan yang memiliki sertifikasi manajemen anti -visibel sesuai dengan POJK nomor 12 tahun 2024.
Dengan menggunakan panduan dari KPK, ia berharap lebih banyak lembaga layanan keuangan dapat memenuhi persyaratan POJK.
Sophia mengatakan bahwa ada empat pilar strategi anti-penipuan OJK, yaitu pencegahan; deteksi; Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi; dan pemantauan, evaluasi, dan mengikuti -up.
Selain strategi anti-penipuan, ia mengatakan bahwa partainya juga telah menerapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan perlindungan pelanggan untuk menghadapi meningkatnya risiko serangan dunia maya.
Kebijakan -kebijakan ini meliputi persiapan pedoman ketahanan digital untuk perbankan, penerapan kotak pasir peraturan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan terus mematuhi kerangka kerja tata kelola, risiko, dan kepatuhan, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko penggunaan informasi teknologi.