Itu di luar kontrak. Kontrak berikutnya.JAKARTA (primedailydigest.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa tidak ada pekerja yang diberhentikan karena efisiensi anggaran anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).
“Tidak ada (di -PHK),” kata Menteri Pekerjaan Umum ketika bertemu setelah pertemuan kerja dan sidang dengan Dewan Perwakilan Rakyat V, di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu.
Baru -baru ini di media sosial secara luas bahwa pengakhiran ketenagakerjaan (PHK) untuk petugas operasi dan pemeliharaan (OP) karena pemangkasan anggaran K/L.
Menurut Dody, para pekerja atau operasi yang diberhentikan masih menunggu perpanjangan kontrak.
Namun, ia menekankan bahwa perpanjangan kontrak hanya dapat dilakukan setelah anggaran tersedia.
“Itulah kontraknya. Kontrak berikutnya. Kami belum dapat (menandatangani) kontrak berikutnya karena anggaran masih ditinjau, masih dalam prosesnya,” kata Dody.
“Setelah ini (raker/rdp) selesai, kami masih akan menghadap ke Ny. Menkeu, semoga semoga sesegera mungkin (anggaran dapat dipastikan),” tambahnya.
Dalam Raker/RDP bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat V kali ini, plafon anggaran Departemen Pekerjaan Umum 2025 adalah Rp29,57 triliun.
Angka ini tidak berubah setelah disajikan ke Raker/RDP yang diadakan pada hari Kamis (6/2).