Jakarta (primedailydigest.com) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun tata kelola pengembangan kecerdasan buatan (kecerdasan buatan/AI).
“Indonesia percaya bahwa pemerintahan AI harus didasarkan pada keadilan, inklusif, dan keamanan,” katanya dalam pertemuan menteri anggota GPAI dan negara -negara yang tertarik di KTT Aksi AI yang berlangsung di Paris, Prancis, Minggu (9/2 ) waktu setempat.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan global AI tidak hanya mencerminkan kepentingan negara -negara maju, tetapi juga memperhitungkan kenyataan negara -negara berkembang seperti Indonesia,” kata Meutya sebagaimana dikutip dalam pernyataan pers Kementerian di Jakarta pada hari Senin.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan tersebut, peran GPAI dalam membangun tata kelola global AI yang inklusif.
Baca juga: Kemkomdigi menyiapkan aturan pemanfaatan AI dalam tiga bulan
Baca Juga: Aturan Draf Tata Kelola AI yang selaras dengan aturan yang ada
Indonesia mendukung penguatan koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.
“AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus memainkan peran aktif dalam diskusi kebijakan global AI untuk memastikan AI aman, etika , dan inklusif untuk semua, “kata Meutya.