Menata asa di lorong kumuh

Mengatur harapan di daerah kumuh

Jakarta (primedailydigest.com) – Di tengah -tengah kilau gedung pencakar langit Jakarta, lorong sempit yang diselipkan yang merupakan saksi diam -diam untuk perjuangan ribuan keluarga untuk mempertahankan kehidupan.

Di sudut di Jakarta Selatan, ada lorong -lorong kecil berliku primedailydigest.com rumah -rumah kebetulan. Dindingnya penuh dengan grafiti, atapnya dihancurkan dan aroma yang tidak menyenangkan tampaknya dianggap normal dan bukan masalah.

Sejumlah pakaian digantung diimprovisasi di depan rumah, selain itu ada selokan yang menatap mata tikus yang mengintip untuk keluar hanya mencari remah -remah makanan.

Sementara anak -anak berlarian di jalanan yang hanya cukup untuk satu motor yang lewat. Ini adalah wajah kumuh RW di Jakarta di mana realitasnya tidak dapat disembunyikan di balik kemajuan kota Metropolitan

Di salah satu sudut Manggarii, seorang pria paruh baya terlihat sibuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor.

Pria bernama Ahmad berkata, “Jika hujan, air masuk ke dalam. Tetapi jika direnovasi, biayanya mahal.”

Sama seperti banyak penduduk lainnya, ia dihadapkan dengan dilema yang selamat dengan kondisi darurat atau menyerahkan rumahnya dibongkar untuk kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, kebakaran yang menghantam RW 06 dan RW 12 Mankgarai pada Agustus 2024 yang menambah kompleksitas masalah pemukiman. Lebih dari 3.000 orang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi.

Petugas kantor Fire and Rescue (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan api pada Jalan Youth 5, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/13/2024). primedailydigest.com/Luthfia Miranda Putri.Meskipun berbagai langkah telah diambil, perjalanan untuk menghapus daerah kumuh RW dari Jakarta masih panjang. Data dari Central Statistics Agency (BPS) pada tahun 2023 mencatat bahwa masih ada 450 RW dalam kategori daerah kumuh di Jakarta.

Upaya penataan seperti di Manggarai hanyalah bagian dari perjuangan besar yang membutuhkan kolaborasi primedailydigest.com pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Bagi penduduk, perubahan ini bukan hanya masalah peningkatan fisik atau jalan, tetapi juga tentang harapan masa depan yang lebih baik.

Seorang ibu bernama Yuni yang telah tinggal di RW Slum Manggarai selama beberapa dekade menatap lorong kecil di depannya. “Jika bisa lebih rapi dan lebih bersih, anak -anak kita juga akan memiliki masa depan yang lebih baik,” katanya semoga.

Adapun sejumlah kriteria dapat disematkan ke RW untuk dinyatakan kotor, yaitu berdasarkan indikator kepadatan populasi, kondisi bangunan/perencanaan, konstruksi bangunan, ventilasi bangunan, kepadatan bangunan, kondisi jalan, drainase, pengelolaan air limbah, limbah, dan penerangan.

Menuju ke Jakarta tanpa daerah kumuh RW

Bertahun -tahun yang semakin berubah, perubahan mulai terasa. Di belakang deretan rumah yang terlihat tua dan rapuh, sekarang perlahan -lahan memberikan sentuhan baru.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Departemen Perumahan dan Penyelesaian Publik (PRKP) terus berusaha untuk membebaskan RW-RW dari label kumuh.

Manggarai adalah salah satu titik fokus di Jakarta Selatan, mengingat tujuh RW masih termasuk dalam kategori RW daerah kumuh tertinggi di Jakarta Selatan. Upaya ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 90 tahun 2018.

Bagi mereka yang memilih untuk bertahan hidup, program renovasi rumah menjadi secercah harapan. Pemerintah menawarkan bantuan peningkatan melalui dana non-APBD, termasuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Alternatif lain adalah pola konsolidasi tanah vertikal (KTV), di mana penduduk diundang untuk mengatur ulang permukiman agar lebih terorganisir, sehat, dan nyaman untuk ditinggali.

Dalam beberapa sudut, perubahan mulai muncul. Jalan yang dulu berlumpur sekarang dilapisi dengan beton. Saluran air yang sebelumnya tersumbat dibersihkan sehingga tidak lagi menyebabkan banjir. Mural berwarna -warni menghiasi dinding, membawa nuansa yang lebih hidup di tengah lingkungan yang sebelumnya tampak membosankan.

Pemerintah juga menambahkan fasilitas publik seperti tempat sampah dan alat pemadam api ringan (APAR), memastikan penduduk memiliki perlindungan dasar terhadap risiko kebakaran yang seringkali mengancam pemukiman yang padat.

Kemudian, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga memprioritaskan kembalinya penduduk Gusuran ke Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *