TEMPO.CO, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan percepatan pembangunan di Papua Tengah harus berkolaborasi dengan pihak swasta atau investor. Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum bisa diharapkan karena prosesnya memakan waktu.
Kalau swasta pakai uangnya. Kalau APBD harus menunggu dulu, lelang macam-macam. Lambat, kata Tito saat melantik Pj Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Urusan, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2024.
Tito berpesan kepada Damanik selaku Pj Gubernur Papua Tengah yang baru untuk mengajak investor masuk ke wilayah tersebut agar universitas, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit bisa dibangun secepatnya. “Bukan dari APBD, bisa lobi dari Kementerian Kesehatan. Tapi saya sarankan pihak swasta,” kata Tito.
Menurut Tito, Papua Tengah sebagai provinsi yang baru terbentuk kesulitan mendapatkan akses rumah sakit yang memadai. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah menyebutkan wilayah Provinsi Papua Tengah terdiri atas Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
Di daerah itu, kata dia, perlu perwakilan sekolah hingga universitas, kemudian rumah sakit. “Selama ini rujukannya hanya ke Jayapura, itupun kurang sesuai, tidak standar,” kata Tito.
Iklan