Tidak ada wacana tentang penghapusan subsidi, dan mekanisme yang terkait dengan subsidi harus mendapatkan persetujuan dari parlemen Indonesia.Jakarta (primedailydigest.com) – Wakil Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat XII Bambang Haryadi menolak penghapusan minyak bahan bakar bersubsidi (BBM), dan menekankan bahwa penghapusan subsidi harus mendapatkan persetujuan dari DPR.
“Tidak ada wacana tentang penghapusan subsidi, dan mekanisme yang terkait dengan subsidi harus mendapatkan persetujuan dari parlemen Indonesia. Karena subsidi melekat pada anggaran negara. Presiden Prabowo malah ditekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” kata Bambang. , di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu menanggapi masalah penghapusan bahan bakar bersubsidi. Dia menekankan bahwa bahan bakar bersubsidi tidak dapat dihapus tanpa dibahas di legislatif.
Dia mengkonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan subsidi bahan bakar tepat sasaran. Jadi, katanya lagi, perlu untuk meningkatkan dalam distribusi bahan bakar bersubsidi.
“Presiden ingin subsidi menjadi tepat sasaran, dan bagi komunitas kecil yang berhak. Kami mengakui masih ada orang -orang yang tidak tepat sasaran, tetapi kami akan diperbaiki di masa depan untuk tepat sasaran,” katanya.
Di sisi lain, Bambang meluruskan pernyataan ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyatakan bahwa pernyataan Luhut tidak mengarah pada penghapusan subsidi, melainkan peningkatan dalam skema.
“Mungkin proposal Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tetapi peningkatan skema sehingga subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam pertemuan 2023, Komisi VII dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif setuju untuk menggunakan bahan bakar yang disubsidi terkait terkait dengan bahan bakar yang disubsidi terkait dengan bahan bakar bersubsidi yang disubsidi disubsidi. untuk pertalit hanya untuk sepeda motor dan transportasi umum. berkata lagi.