Jakarta (primedailydigest.com)-Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (ASEAN-IPR) menilai bahwa kepemimpinan Indonesia dalam pertemuan informal Jakarta (JIM) pada akhir 1980-an memainkan peran dalam menciptakan ruang dialog untuk proses perdamaian di Kamboja.
Jim adalah inisiatif diplomatik dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik berdarah selama bertahun -tahun primedailydigest.com Kamboja dan Vietnam.
“Ini bukan acara yang terjadi dalam semalam. Dibutuhkan banyak proses dan negosiasi. Dan membuka dialog inklusif adalah proses yang sangat, sangat penting,” kata Direktur Eksekutif ASEAN-IPR, I Gusti Agung Wesaka Puja, dalam sebuah seminar di Jakarta pada hari Selasa (29/4).
Puja menjelaskan bahwa Jim I yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada 25-28 Juli 1988 dihadiri oleh delapan negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, dan Vietnam) dan empat faksi di Kamboja yang terlibat dalam konflik.
Pertemuan tersebut mencapai pemahaman untuk segera menghentikan penderitaan rakyat Kamboja, membentuk Kamboja yang bebas dan berdaulat, netral, dan tidak mendukung, dan membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional.
Namun, kata Puja, tidak ada kesepakatan yang dicapai pada pertemuan tentang cara melaksanakan tiga poin.
Masalah utama yang sangat sulit diterapkan adalah untuk menentukan kerangka rekonsiliasi nasional dan memberantas kekuatan POL sebagai entitas politik dan militer di Kamboja.
“(Jim) Fase kedua yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas membahas penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, serta pembentukan pemerintahan transisi quadripartit di Kamboja,” kata Puja.
Dia menambahkan bahwa Jim II, yang diadakan di Jakarta pada 16-18 Februari, menghasilkan pernyataan ketua yang termasuk penarikan pasukan Vietnam, mekanisme kontrol internasional, dan ratifikasi konferensi internasional.