TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia juga menyoroti sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Pelanggaran-pelanggaran ini – mulai dari penindasan terhadap kebebasan berekspresi, penghapusan hak-hak masyarakat adat, perusakan lingkungan, meningkatnya konflik di Papua, hingga menguatnya budaya impunitas – merupakan ciri mencolok dari pelanggaran jangka panjang yang dilakukan pemerintah terhadap hak asasi manusia di Indonesia. kewajiban dan komitmen internasional di bidang hak asasi manusia,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangan resmi, Jumat, 18 Oktober 2024.
Selain itu, kata Usman, aktivis HAM dan masyarakat sipil kerap mengalami represi. Sejak Januari 2019 hingga Oktober 2024, Amnesty International Indonesia mencatat sedikitnya 454 kasus penyerangan terhadap 1.262 pembela hak asasi manusia, termasuk aktivis masyarakat adat, jurnalis, dan aktivis lingkungan hidup.
“Pemerintahan baru harus menyadari bahwa protes bukanlah ancaman bagi negara,” katanya. Oleh karena itu, Usman mendesak pemerintahan Prabowo untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia dan memastikan terciptanya ruang bagi warga negara untuk bersuara.
Iklan